Yang berhak memberi grasi dan rehabilitasi adalah. 1. Yang berhak memberi grasi dan rehabilitasi adalah

Kewenangan Presiden dalam pemberian grasi ini mendapat legalitas dan kekuatan hukum, yang pertama dari Undang-undang dasar 1945 yakni Pasal 14 ayat (1) yaitu “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Lembaga Peradilan Agama. KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Salah satu hak istimewa atau hak prerogatif presiden dalam bidang yudisial adalah memberikan keputusan terkait pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Pemberian abolisi. Presiden Negara Rebuplik Indonesia ketiga adalah. Dalam permohonan grasi, Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Sama seperti grasi, rehabilitasi diberikan Presiden atas pertimbangan MA. Dalam Pasal 14 UUD 1945, grasi dan rehabilitasi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). orang yang mewakili suatu negara di. Pasal 14: Presiden berhak memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Grasi juga bisa berupa pengurangan jumlah pidana seperti grasi yang diajukan Antasari, atau bisa juga berupa penghapusan pelaksanaan pidana seperti yang dilakukan Jokowi terhadap tahanan politik di Papua. ” Kendati pemberian grasi dapat. Kedudukan DPR dalam UUD 1945 sangat kuat, karena. 1. Itulah tugas dan wewenang presiden, dimana di Indonesia presiden berfungsi sebagai kepala. b. Substansi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi adalah pengakuan atas keterbatasan manusia sebagai makhluk yang tidak. 1. Adapula Pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Yang kedua dariPerbedaan antara grasi,amnesti,abolisi dan rahabilitasi 1. M enurut kamus besar bahasa indonesia, GRASI sebagai ampunan yang diberikan kepala negara terhadap. Mahkamah Agung. Ada empat hal terkait hak prerogatif Presiden dalam bidang yudisial ini, diantaranya yakni pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (GAAR). 10. 7. Banyak kalangan yang menginginkan agar grasi tersebut di cabut setelah Ola terindikasi kuat kembali. Kewenangan yang dimiliki antara lain mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU, dan juga memberikan pertimbangan kepada presiden jika hendak memberikan grasi dan rehabilitasi. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2 (1) UUD 1945). Hak prerogatif yang dimiliki Presiden sebagai kepala negara dalam dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi telah dinyatakan dalam konstitusi dalam sistem pemerintahan negara-negara modern. Hal tersebut diatur dalam Pasal 71 huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur wewenang DPR, yaitu: berhak memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi kepada siapapun yang dikehendakinya” menjadi “ (1) Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; (2) Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan perwakilan Rakyat“. 6. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. ri, Berikut penjelasan dan contoh kasus dari Amesti, Grasi, Abolisi, Grasi, dan Rehabilitasi, di antaranya: 1. Perubahan, dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi. by Ahmad Amrullah Sudiarto, S. Pemberian Grasi oleh Presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur di dalam Pasal 14 Ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa9Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dan Mahkamah Agung. Amnesti adalah salah satu istilah yang sering kita temui dalam dunia hukum. 1. Grasi dan Rehabilitasi. 7 Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalahPresiden di Indonesia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Jendelahukum. Para pemangku kepentingan dan praktisi hukumlah yang lebih kompeten untuk mengkaji dan merumuskannya. B. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan. Haltersebut, Presiden berhak menerima atau menolak permohonan grasi yang diajukan, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Adalah. * Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi : Pasal 14Jakarta -. Peringatan ini bertujuan untuk mengkampanyekan kesadaran akan hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3 Amnesti ialah penghapusan semua akibat hukum pidana kepada terpidana sedangkan abolisi adalah menediakankekuasaan presiden dalam pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi dijalankan dengan memperhatikan pertimbangan lembaga lain yaitu, DPR untuk amnesti dan abolisi, dan Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi. Dalam pasal 14 UUD 1945 dijelaskan bahwa presiden yang berhak memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran. Namun dalam memberikan grasi, seorang presiden harus berkoordinasi dengan MA. Dalam memberikan pengampunan Presiden tidak memerlukan persetujuan maupun Jan 18, 2023 · hak prerogatif dengan pertimbangan DPR dan lembaga lainnya seperti mengangkat duta besar, pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Kekuasaan tersebut dilaksanakan di. 5. Tidak adanya batasan mengenai tindak pidana apa saja yang dapat diberikan grasi serta petunjuk teknis yang berhubungan dengan pemberian grasi ini,. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Mereka yang Menerima Amnesti dari Presiden Sukarno hingga Jokowi. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum, yang mempelajari perkembangan dan asal usul sistem hukum dalam suatu masyarakat mengatur grasi dalam Pasal 107 yang ketentuannya adalah sebagai berikut: Ayat (I) Presiden mempunyai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan pengadilan. memberikan grasi dan rehabilitasi kepada narapidana . Dilansir dari Ensiklopedia, berdasarkan undang-undang dasar 1945 pasal 14 ayat 1, presiden berhak memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Presiden memberi grasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2002 yang berbunyi, “Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah. 1. pemberian Grasi yang tidak bersifat absolut. Pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga lembaga ini memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang. Ketentuan mengenai pemberian grasi diatur dalam amandemen ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni ketentuan Pasal 14 ayat (1) yang menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Undang-Undang tersebut dibentuk pada masa Republik Indonesia Serikat sehingga tidak sesuai lagi. Agresi tidak dapat lagi diberikan oleh Kepala Negara semata-mata sebagai kemurahan hati pribadi dari Kepala Negara. Selain itu, narapidana yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden. " Mengapa disebut istimewa?Siapa yang Berhak Memberikan Per mbangan dalam P emberian Grasi Dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 t elah dirumuskan bahwa pemberian grasi dan rehabilitasi adalah merupakan bentuk. Ketentuan tentang grasi awalnya diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi,3 yangMemberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan. Perlu di ingat bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 kali, agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan menghindari pengaturan. 5 Oktober 2023. Grasi di Indonesia, menurut UU No. Pada saat ini pengaturan mengenai grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Presiden Republik Indonesia berhak untuk memberikan grasi dan. Perundang-undangan yang mengatur. Di negara kita yang menganut presidensiil, grasi diberikan oleh PresidenDi dalam UUD 1945 Pasal 14 ayat (1) dinyatakan: “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung4”. Mengacu Pasal 14 UUD 1945 menyebutkan bahwa hanya Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Undang-Undang tersebut dibentuk pada masa RepublikYakni kekuasaan legislatif yang artinya berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR, kekuasaan reglementer untuk membentuk peraturan pemerintah, dan kekuasaan eksklusif yang berkuasan untuk membuat pengaturan dan keputusan Presiden. Dasar hukum grasi, amnesti, dan abolisi termuat dalam konstitusi undang-undang dasar 1945 yaitu pasal 14 uud 1945 yang berbunyi: 1. Memberi Gelar dan Tanda Jasa terhadap Seseorang Lanjut terkait hak yang tidak dapat diganggu, presiden ternyata mendapatkan juga hak untuk “memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan” (Pasal 15,. 3. Langkah-langkah seperti grasi, amnesti, dan abolisi merupakan langkah hukum baik yang diajukan atau tidak. (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Berikut adalah informasi mengenai kata pengantar yang baik dan benar serta contohnya, jadi simak artikel ini hingga selesai untuk mengetahui informasinya lebih. Nov 28, 2023 · Lihat Juga √ Pengertian Prinsip Ekonomi, Ciri, Jenis, Dampak Dan Contohnya. Pada saat ini pengaturan mengenai grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Sebelum amandemen UUD 1945, seluruh hak milik Presiden adalah kewenangan absolut dari Presiden. (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; 2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Co. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana [vide Pasal 1 angka 1 UU 22/2002 tentang Grasi]. Salah satu contohnya adalah dalam pemberian grasi , rehabilitasi oleh presiden selaku kepala negara dengan. Pasal 15. 7. a. Pada saat ini pengaturan mengenai grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Undang-Undang tersebut dibentuk pada masa Republik Indonesia Serikat sehingga tidak sesuai lagi dengan sistem. Grasi hanya dapat diajukan 1 kali dan dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah inkracht. ”5 Hal ini juga Berkaitan dengan prinsip Checks and Balances serta hubungan kewenangan antara Presiden dan lembaga negara lainnya, mengenai pemberian Grasi yang semula menjadi hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara,. Grasi dan Pertimbangan Mahkamah Agung. Kewenangan Presiden dalam pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi tercantum dalam Pasal 14 UUD 1945. Pasal 15 Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Diksi grasi sudah cukup jelas termaktub pada UU No. 22/2002 [1] dan UU No. Pertimvangan ini menjadi sebuah insight untuk presiden dalam mengambil keputusan. Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatann yang diatur dengan undang-undang. Adapun dasar hukum rehabilitasi adalah. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat (1)). Jul 1, 2021 · Polemik hukum terkait pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi seperti pada kasus Baiq Nuril, Budiman Sudjatmiko, Gubernur Riau, Corby dan Grobmann timbul karena regulasi yang mengatur. Awalnya masalah ini diatur dalam pasal 14 UUD 1945. Pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden juga memberikan amnesti dan abolisi dengan. bahwa, “Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ist. Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Agung yaitu lembaga peradilan tertinggi dari makna kemerdekaan Indonesia dan semua peradilan di Indonesia. Substansi dari pemberian abolisi, grasi, amnesti, dan rehabilitasi adalah pengakuan terhadap keterbatasan manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna dan dapat melakukan kesalahan. KOMPAS. Undang- undang grasi. Untuk remisi khusus, besarannya adalah: [8] 15 hari bagi narapidana dan anak yang telah menjalani pidana selama 6 – 12. Pengertian Grasi Grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah. - Pasal 14 Ayat 1: Pemberian grasi dan rehabilitasi - Pasal 14 Ayat 2: Pemberian amnesti dan abolisi - Pasal 15: Pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain. Grasi . Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1). Undang- undang grasi. Jul 26, 2022 · Akan tetapi, hanya individu tertentu saja yang berhak menerima rehabilitasi. Topik yang diangkat Kanwil Aceh berkaitan dengan empat hak prerogatif Presiden RI yang diatur dalam konstitusi yaitu UUD 1945. Grasi Dalam arti sempit berarti merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Jendelahukum. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengampunan dan pembebasan, berikut adalah beberapa contoh kasus yang melibatkan grasi, amnesti, dan abolisi. 22 Tahun 2002 grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan,. - Halaman all Jumat, 8 Desember 2023Pengertian GRASI adalah wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim berupa menghapus seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu. Jakarta - . Ini Penjelasan dan Bedanya dengan Abolisi hingga Grasi (Foto: Getty Images/iStockphoto/Tolimir) Jakarta -. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang- Undang Dasar 1945, “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. mengajukan usul rancangan undang-undang. "Keppres soal permohonan grasi Antasari sudah diteken Presiden dan dikirim ke PN Selatan pada Senin (23/1/2017) kemarin," kata Staf Khusus. Bagian Pemerintahan Setko Banjarmasin di 06. perubahan terhadap Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Presiden berhak memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi kepada siapapun yang dikehendakinya” menjadi “(1) Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan. Jul 29, 2021 · PEMOHON GRASI. Pasal 5 ayat 1: Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Presiden di pilih oleh. Yang memiliki hak memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. dalam Pasal 16 UUD 1945 disebutkan Presiden membentuk suatu. Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. perubahan terhadap Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Presiden berhak memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi kepada siapapun yang dikehendakinya” menjadi “(1) Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan. Kasus pertama adalah kasus A, di mana pelaku telah dihukum penjara selama 10 tahun karena melakukan tindakan kriminal. Grasi dan rehabilitasi diatur dalam UUD 1945 pasal 14 ayat 1. 22 Tahun 2002, adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Presiden juga berhak memberi abolisi, serta grasi, dan rehabilitasi. pada era tersebut yang diutamakan dan dipentingkan adalah persatuan dan kesatuan. Presiden berwenang memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Tugas ini diatur pada (Pasal 14 ayat 1). d) Kekuasaan di bidang militer yang berdasarkan UUD Tahun 1945 pasal 10 yaitu kekuasaan Presiden memegang komando tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat 1). Undang-Undang tersebut dibentuk pada masa Republik Indonesia Serikat sehingga tidak sesuai lagi dengan sistem. 4) Memberi amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 22/PUU-XIII/2015 salah satu kewenangan konstitusional presiden adalah mengangkat menteri-menteri. Dalam Penjelasan UU. Halpernyataan keadaan bahaya, mengangkat duta, memberi grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, serta memberi gelar dan tanda jasa. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan,. Kewenangan presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan lain tercantum dalam pasal 15 UUD 1945. Ayat satu (1) dari pasal tersebut berbunyi, Presiden. Pemberian grasi oleh presiden telah diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi, "Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Menindaklanjuti. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 a. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena. Diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, presiden berhak memberikan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan. Feb 19, 2022 · Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UUD 1945. 5 Tahun 2010. Kewenangan Presiden dalam pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi tercantum dalam Pasal 14 UUD 1945. Pasal 14: Presiden berhak memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Secara harfiah grasi berarti pengampunan, secara terminlolgi G rasi diartikan sebagai pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang yang telah dijatuhi pidana. PENGERTIAN GRASI , AMNESTI, ABOLISI,REHABILITASI. pengembalian harta milik; b. Hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi dilakukan dengan mempertimbangkan keputusan Mahkamah Agung sesuai pasal 14 ayat 1. diubah menjadi: (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Syarat Pengajuan dan Cara Kerja Grasi. (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun tata cara pengajuan permohonan dan jangka waktu tidak diatur dalam. 11th - 12th. Pasal 13 ayat 1 dan 2: Presiden mengangkat duta dan konsul, serta dapat menerima duta negara lain. . Pasal 7: Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun dan dapat dipilih kembali sesudahnya hanya untuk satu kali masa jabatan. Id - Saat ini kita akan membahas mengenai Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi untuk penjelasanya sebagai berikut : Pengertian Grasi Grasi. Berikut wewenang Presiden yang perlu kamu ketahui: 1. Sebelum menjawab pertanyaan Anda,. Meski kerap disebut, tak banyak masyarakat mengenal apa itu grasi. Dalam hal ikhwal. Kewenangan untuk memberi gelar serta tanda jasa dan kehormatan, turut menguatkan kedudukan presiden sebagai kepala negara. Keberadaan grasi sebagai kekuasaan yang absolut dan mutlak, dapat mengubah keputusan hakim yang sudah berkekuatan tetap. Selanjutnya implikasi dari perubahan UUD 1945 tersebut, telah terdapat dua kali priodeisasi regulasi yang diatur dalam pemberian grasi,Jokowi memberikan grasi dengan mengubah hukuman mati kepada Merri yang sudah 22 tahun menanti eksekusi menjadi penjara seumur hidup. Hal yang tak kalah penting adalah merumuskan PP yang memuat setumpuk pertanyaan terkait dengan GAAR. Sebenarnya di dalam MPR terdapat unsur Utusan Darah, yang pada. hak prerogatif dengan pertimbangan DPR dan lembaga lainnya seperti mengangkat duta besar, pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Presiden Republik Indonesia berhak untuk memberikan grasi dan. Keempat: Presiden berhak menyatakan perang dan menyatakan bahaya (Pasal 11 UUD 1945 amandemen). 3 Amnesti ialah penghapusan semua akibat. 221945, Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pengertian Grasi,rehabilitasi, abolisi dan amnesti Pasal 14 (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.